Guru Honorer Ditetapkan Melalui SK Bupati

Beberapa guru honorer di Lingkungan Pemkab Humbahas terkecoh pascaterbit Pe­raturan Menteri Pendidikan Nasional No 8 Tahun 2017 tentang guru honorer sekolah ne­geri wajib mendapatkan SK penugasan da­ri pemerintah daerah.

 “Kegiatan pendataan guru honorer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak ada kaitanya dengan informasi, bahwa tenaga gu­ru honorer akan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemkab Humbahas, hingga saat ini regulasi terkait pengangkatan dimak­sud masih belum diterbitkan dan sebatas wacana,” kata Kadis pendidikan Humbahas melalui Kabid Ketenagaan, Armin Banjar­na­hor, Rabu (29/3). 

 Sudah diinformasikan kepada kepala sekolah, supaya pihak sekolah sebagai unit kerja guru bertugas melampirkan data guru guru honorer yang masih aktif bertugas. Ke­pala sekolah harus melaporkan data tersebut kepada Dinas Pendidikan untuk diserahkan kepada bupati selanjutnya data pengangkatan dan surat tugas dimaksud akan dituangkan menjadi surat keputusan. 

 Bukti guru honorer masih aktif bertugas akan dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru honorer komite sekolah, seha­rusnya pihak kepala sekolah yang menye­rah­kan data tersebut, bukan guru yang bersang­kutan yang menyerahkan data tadi. Kaitannya, menyangkut penerbitan penggajian bersum­ber dari BOS disarankan melalui persetujuan SK Bupati. Salah satu tenaga guru honorer di Unit Kerja SMP Di Lintongnihuta, Hottauli BB Tampubolon kepada wartawan membenarkan, sudah mendengar informasi ada kegiatan pendatatan yang dilakukan melalui Dinas Pendidikan Humbahas, namun informasi pendataan yang dimaksud masih simpang siur.

 Ia menjelaskan pada prinsipnya informasi yang sampai kepada guru guru tenaga honorer simpang siur, apakah informasi tersebut menyangkut wacana pemerintah akan me­ngangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil. ”Mengabdi menjadi guru honorer selama kurang lebh 11 tahun, kita sangat gembira men­dengar informasi ada pendataan itu. Alasannya,kita pada saat proses seleksi honorer K II beberapa waktu lalu tidak lulus se­cara administrasi, justru itu kita tidak mau gagal lagi karena kurangnya informasi,” kata ibu tiga anak itu. (ph)